KPU Buton Ikuti Rakor Nasional, Perkuat Fungsi Pengawasan di Lingkungan Sekretariat
Pasarwajo, kab-buton.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buton mengikuti Rapat Koordinasi Pengawasan dalam rangka Peningkatan dan Penguatan Kinerja Pengawasan di Lingkungan KPU yang diselenggarakan oleh KPU Republik Indonesia secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa (21/10/2025).
Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber eksternal dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Buton turut serta mengikuti kegiatan ini dari Ruang Media Center KPU Buton.
Rangkaian rapat dimulai dengan penyampaian materi dari BPKP mengenai Overview Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Selanjutnya, narasumber dari Kepolisian dan Kejaksaan membahas sinergisitas antara KPU dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan tindak pidana korupsi (Tipikor), serta peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Biro Hukum KPU dalam penyelesaian permasalahan hukum.
Sesi berikutnya diisi oleh KPK yang menyampaikan materi mengenai Sosialisasi Whistle Blowing System (WBS), diakhiri oleh BPK dengan pembahasan tentang komitmen penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.
Ketua KPU RI dalam arahannya menekankan bahwa pengawasan merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola kelembagaan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Melalui penguatan fungsi pengawasan, KPU diharapkan mampu:
- Mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan penggunaan anggaran;
- Memastikan setiap unit kerja memahami tanggung jawabnya dalam menjaga akuntabilitas publik;
- Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang profesional dan bebas dari korupsi.
Melalui kegiatan ini, diharapkan KPU di seluruh tingkatan dapat memperkuat tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada ke depan semakin bersih, berintegritas, dan profesional. (Adm/YS)
